Jakarta, 28 Juli 2026 – Boeing kembali menghadapi tekanan finansial dari program pesawat kepresidenan Amerika Serikat Air Force One setelah proyek tersebut membebani kinerja bisnis pertahanannya dengan kerugian yang disebut mencapai sekitar Rp7,7 triliun. Program yang menggunakan pesawat Boeing 747-8 untuk dikembangkan menjadi VC-25B itu sejak lama menghadapi persoalan biaya, perubahan teknis, serta jadwal pengerjaan yang lebih panjang dibandingkan rencana awal. Karakter pesawat kepresidenan yang membutuhkan sistem komunikasi, keamanan, perlindungan, dan berbagai perangkat khusus membuat proses pengerjaannya jauh berbeda dibandingkan produksi pesawat komersial biasa. Di tengah upaya Boeing memperbaiki kinerja perusahaan, tambahan beban dari proyek tersebut kembali memperlihatkan besarnya risiko kontrak pertahanan dengan harga yang telah ditetapkan sebelumnya. Kondisi ini membuat Air Force One bukan hanya menjadi proyek prestisius, tetapi juga salah satu pekerjaan kompleks yang memberikan tekanan besar terhadap keuangan produsen pesawat asal Amerika Serikat tersebut.
Program VC-25B ditujukan untuk menggantikan dua pesawat VC-25A yang selama puluhan tahun digunakan sebagai armada utama untuk membawa Presiden Amerika Serikat. Pesawat generasi baru tersebut dibangun menggunakan platform Boeing 747-8 yang kemudian menjalani modifikasi besar agar memenuhi kebutuhan operasional kepresidenan. Perubahan mencakup berbagai bagian yang tidak ditemukan pada pesawat penumpang reguler, karena pesawat harus mampu berfungsi sebagai sarana transportasi sekaligus pusat komunikasi dan komando ketika presiden berada di udara. Tingginya kompleksitas tersebut membuat pekerjaan desain, integrasi sistem, pengujian, dan sertifikasi membutuhkan sumber daya besar. Ketika biaya pengerjaan meningkat sementara struktur kontrak membatasi kemampuan perusahaan meneruskan seluruh kenaikan biaya kepada pemerintah, selisih pengeluaran pada akhirnya harus ditanggung Boeing.
Tekanan finansial menjadi semakin terasa karena kontrak Air Force One disepakati menggunakan skema harga tetap yang menempatkan sebagian besar risiko pembengkakan biaya pada pihak kontraktor. Dalam kontrak seperti ini, kenaikan kebutuhan tenaga kerja, perubahan proses produksi, persoalan pemasok, maupun keterlambatan dapat mengurangi margin keuntungan dan bahkan menghasilkan kerugian. Situasi tersebut berbeda dengan sejumlah kontrak lain yang memungkinkan penyesuaian pembayaran ketika biaya pengerjaan mengalami peningkatan tertentu. Boeing sebelumnya telah beberapa kali mencatat beban keuangan terkait program VC-25B, sehingga tambahan kerugian memperpanjang daftar biaya yang harus diserap perusahaan. Besarnya proyek sekaligus lamanya periode pengerjaan membuat setiap gangguan produksi berpotensi menghasilkan konsekuensi finansial yang signifikan.
Persoalan yang dihadapi program Air Force One juga berkaitan dengan karakter pembangunan pesawat yang sangat khusus. Platform 747-8 harus menjalani modifikasi ekstensif untuk memenuhi kebutuhan keamanan, komunikasi, kelistrikan, interior, serta kemampuan operasional yang diperlukan bagi pesawat kepresidenan. Integrasi berbagai sistem tersebut membutuhkan koordinasi antara Boeing, pemerintah Amerika Serikat, pemasok, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan perangkat khusus. Perubahan pada satu bagian dapat memengaruhi pekerjaan lain karena keseluruhan sistem harus terintegrasi dengan standar keamanan dan keandalan yang tinggi. Proses pengujian pun tidak dapat diperlakukan seperti pesawat penumpang biasa mengingat fungsi strategis kendaraan udara tersebut. Faktor-faktor inilah yang membuat pengendalian biaya dan jadwal menjadi tantangan besar selama proyek berlangsung.
Beban dari program VC-25B datang ketika Boeing masih berupaya memperkuat stabilitas operasional dan finansial setelah menghadapi berbagai tantangan dalam beberapa tahun terakhir. Bisnis perusahaan mencakup pesawat komersial, pertahanan, antariksa, serta layanan, sehingga persoalan pada proyek besar dapat memberikan pengaruh terhadap kinerja segmen tertentu. Program pertahanan dengan kontrak harga tetap menjadi perhatian karena sejumlah proyek dapat membutuhkan biaya tambahan apabila pelaksanaan di lapangan tidak sesuai asumsi ketika kontrak dibuat. Ketika perkiraan biaya meningkat, perusahaan harus melakukan penyesuaian akuntansi yang dapat menekan hasil keuangan pada periode berjalan. Karena itu, pengendalian program dan penyelesaian pekerjaan sesuai target menjadi penting untuk mencegah tambahan kerugian yang semakin besar.
Air Force One sendiri memiliki posisi yang berbeda dibandingkan sebagian besar pesawat pemerintah karena menjadi salah satu simbol kepresidenan Amerika Serikat sekaligus platform dengan fungsi strategis. Pesawat harus mendukung aktivitas presiden dalam perjalanan domestik maupun internasional sambil mempertahankan kemampuan komunikasi dengan pemerintah dan berbagai unsur keamanan nasional. Tingkat kebutuhan tersebut menyebabkan desain kabin, sistem elektronik, sumber daya listrik, komunikasi, hingga perlindungan pesawat harus dikembangkan secara khusus. Standar yang tinggi juga membuat proses modifikasi membutuhkan pemeriksaan dan pengujian yang ketat sebelum pesawat dapat dinyatakan siap digunakan. Kompleksitas tersebut menjelaskan mengapa proyek penggantian armada kepresidenan dapat berlangsung jauh lebih panjang daripada proses pembelian pesawat komersial.
Dari perspektif industri penerbangan, pengalaman Boeing dalam program Air Force One menunjukkan besarnya risiko ketika proyek teknologi kompleks dikerjakan dengan kontrak yang membatasi nilai pembayaran. Produsen harus memperkirakan kebutuhan biaya bertahun-tahun ke depan ketika kondisi rantai pasok, harga tenaga kerja, kebutuhan teknis, dan jadwal produksi dapat berubah selama masa pengerjaan. Kesalahan dalam memperkirakan salah satu komponen dapat menghasilkan beban yang besar ketika proyek memasuki tahap pengembangan dan integrasi. Pada saat bersamaan, proyek pemerintah strategis memiliki persyaratan yang sulit dikurangi hanya untuk menghemat biaya karena berkaitan dengan keamanan dan kebutuhan operasional. Hal tersebut membuat kemampuan mengelola risiko sejak tahap kontrak menjadi sama pentingnya dengan kemampuan teknis membangun pesawat.
Kerugian sekitar Rp7,7 triliun yang dikaitkan dengan program Air Force One pada akhirnya menambah tekanan bagi Boeing untuk mempercepat penyelesaian proyek sekaligus menjaga agar biaya tidak terus meningkat. Keberhasilan mengendalikan tahapan produksi, modifikasi, pengujian, dan penyerahan pesawat akan menentukan seberapa besar tambahan beban yang masih harus ditanggung perusahaan hingga program selesai. Bagi pemerintah Amerika Serikat, prioritas utamanya tetap memperoleh pesawat kepresidenan baru yang memenuhi standar keselamatan, keamanan, komunikasi, dan kesiapan operasional yang dibutuhkan. Sementara bagi Boeing, proyek tersebut menjadi ujian terhadap kemampuan perusahaan menyelesaikan kontrak strategis yang secara teknis sangat kompleks tanpa memperbesar tekanan terhadap kondisi keuangannya. Perkembangan program VC-25B selanjutnya akan terus menjadi perhatian karena pesawat tersebut bukan hanya memiliki nilai simbolis tinggi, tetapi juga memperlihatkan tantangan ekonomi dan teknologi di balik pembangunan salah satu pesawat pemerintahan paling khusus di dunia.