Jakarta, 10 September 2026 – Isu dedolarisasi dinilai sangat mungkin menjadi salah satu topik yang dibahas dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2026 yang dijadwalkan berlangsung di New Delhi, India, pada 12–13 September. Pengamat hubungan internasional Universitas Budi Luhur Andrea Abdul Rahman Azzqy menilai pembahasan mengenai pengurangan ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat tetap relevan di tengah upaya negara-negara BRICS memperkuat kerja sama ekonomi. Meski demikian, pembahasan tersebut tidak harus dimaknai sebagai upaya meninggalkan dolar secara total. Fokus yang lebih realistis adalah memperluas penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan dan investasi antarnegara anggota. Bagi Indonesia, agenda tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka kepentingan ekonomi nasional. Keanggotaan BRICS diharapkan menghasilkan manfaat konkret dan tidak berhenti pada simbol diplomatik.
Andrea menilai BRICS harus dimanfaatkan sebagai instrumen ekonomi yang mampu membuka peluang baru bagi Indonesia. Keanggotaan dalam kelompok tersebut dapat digunakan untuk memperluas akses pasar, meningkatkan investasi, memperoleh alternatif pembiayaan pembangunan, serta memperkuat ketahanan pangan dan energi. Hasil konkret dari keikutsertaan Indonesia menurutnya dapat diukur melalui peningkatan perdagangan dan investasi yang terarah. Selain aspek ekonomi, BRICS juga memberikan ruang bagi Indonesia memperkuat posisi diplomatik sebagai kekuatan menengah yang menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Karena itu, setiap agenda yang dibahas dalam KTT perlu diterjemahkan menjadi peluang yang dapat memberikan dampak terhadap perekonomian nasional. Pendekatan tersebut dinilai lebih penting daripada menjadikan keanggotaan BRICS sekadar sebagai panggung politik internasional.
Dedolarisasi sendiri tidak selalu berarti mengganti dolar AS dengan satu mata uang baru. Dalam praktiknya, langkah tersebut dapat dilakukan melalui diversifikasi penggunaan mata uang dalam transaksi lintas negara. Negara-negara dapat menggunakan mata uang masing-masing ketika melakukan perdagangan sehingga transaksi tidak harus selalu dikonversikan terlebih dahulu ke dolar. Pendekatan seperti ini semakin banyak dibicarakan seiring meningkatnya kebutuhan negara berkembang mengurangi risiko akibat perubahan nilai tukar dan kebijakan moneter negara lain. BRICS menjadi salah satu forum yang memiliki ruang cukup besar untuk memperluas mekanisme tersebut karena volume perdagangan antaranggota terus berkembang. Namun, dolar masih mempunyai posisi dominan dalam sistem keuangan internasional sehingga proses diversifikasi diperkirakan berlangsung secara bertahap.
Menjelang KTT New Delhi, Rusia bahkan menegaskan tidak sedang mengejar dedolarisasi dalam arti meninggalkan dolar secara keseluruhan. Kremlin menyatakan negaranya terbuka terhadap berbagai metode pembayaran yang dapat diterima oleh mitra dagang. Meski demikian, sekitar 90 persen transaksi Rusia dengan negara-negara BRICS disebut telah menggunakan mata uang nasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan mata uang lokal dapat berkembang tanpa harus menghadirkan satu mata uang bersama sebagai pengganti dolar. Mekanisme pembayaran lintas negara dan interoperabilitas sistem keuangan justru dapat menjadi pembahasan yang lebih praktis. Perkembangan tersebut membuat isu penggunaan mata uang lokal tetap mempunyai kemungkinan besar muncul dalam agenda ekonomi BRICS.
Indonesia sendiri telah menjalankan kebijakan transaksi mata uang lokal atau Local Currency Transaction dengan sejumlah negara mitra. Salah satu perkembangan penting terjadi dalam hubungan ekonomi dengan China ketika Bank Indonesia dan bank sentral China memperluas kerja sama transaksi rupiah dan renminbi. Volume transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal menunjukkan peningkatan signifikan sepanjang 2026. Bank Indonesia mencatat nilai transaksi tersebut mencapai sekitar 18 miliar dolar AS sepanjang tahun sebelumnya, sedangkan hanya dalam empat bulan pertama 2026 nilainya telah mencapai sekitar 13 miliar dolar AS. Perkembangan tersebut menunjukkan kebutuhan terhadap dolar dalam transaksi bilateral tertentu dapat dikurangi secara bertahap. Kebijakan ini sekaligus memberikan pengalaman bagi Indonesia apabila BRICS semakin memperluas penggunaan mata uang lokal.
Meski demikian, pemerintah telah menegaskan bahwa Indonesia tidak mempunyai kebijakan untuk menghentikan penggunaan dolar AS dan menggantinya sepenuhnya dengan yuan China atau mata uang lainnya. Transaksi internasional Indonesia hingga kini masih banyak menggunakan dolar. Diversifikasi mata uang lebih diarahkan untuk memberikan pilihan tambahan sekaligus mengurangi ketergantungan yang terlalu besar terhadap satu mata uang. Pendekatan tersebut juga sesuai dengan karakter politik luar negeri Indonesia yang berusaha menjaga hubungan dengan berbagai kekuatan ekonomi dunia. Dengan demikian, keterlibatan dalam BRICS tidak harus membuat Indonesia memilih satu blok ekonomi dan meninggalkan mitra lainnya. Kebijakan transaksi mata uang lokal dapat berjalan bersamaan dengan tetap digunakannya dolar dalam perdagangan dan pembiayaan internasional.
Posisi Indonesia menjadi menarik karena pada saat bersamaan negara ini juga menjalani proses aksesi menuju keanggotaan OECD. BRICS menawarkan peluang memperluas hubungan dengan negara-negara Global South, sementara OECD mempunyai peran besar dalam pengembangan standar kebijakan, tata kelola, investasi, dan sistem keuangan internasional. Kombinasi tersebut memungkinkan Indonesia menjaga hubungan dengan berbagai pusat kekuatan ekonomi tanpa harus sepenuhnya bergantung pada satu kelompok. Tantangannya adalah memastikan keterlibatan dalam berbagai forum tersebut menghasilkan keuntungan yang saling melengkapi. Indonesia membutuhkan investasi, pasar ekspor, pembiayaan pembangunan, serta akses teknologi untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang. Karena itu, agenda dedolarisasi pun perlu dinilai berdasarkan manfaat ekonominya, bukan semata-mata berdasarkan pertimbangan geopolitik.
Kebutuhan diversifikasi menjadi semakin relevan ketika perekonomian global menghadapi ketidakpastian geopolitik dan perdagangan. Perubahan kebijakan suku bunga, pergerakan dolar, konflik internasional, dan gangguan rantai pasok dapat memberikan tekanan terhadap negara berkembang. Penguatan dolar dapat meningkatkan biaya impor bahan baku maupun barang modal serta memperbesar beban perusahaan yang mempunyai kewajiban dalam mata uang tersebut. Menggunakan mata uang lokal pada sebagian transaksi dapat menjadi salah satu instrumen untuk mengurangi paparan terhadap risiko tersebut. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada kedalaman pasar keuangan, likuiditas mata uang, keseimbangan perdagangan, dan kesiapan sistem pembayaran. Indonesia karena itu membutuhkan strategi bertahap agar diversifikasi tidak menciptakan risiko baru terhadap stabilitas ekonomi.
KTT BRICS di New Delhi juga menjadi kesempatan penting bagi Indonesia untuk memperluas kerja sama setelah resmi menjadi anggota penuh kelompok tersebut. Indonesia pertama kali mengikuti KTT BRICS sebagai anggota penuh pada pertemuan di Rio de Janeiro pada 2025. Keanggotaan tersebut ditempatkan pemerintah sebagai bagian dari strategi memperluas jejaring persahabatan dan kerja sama dengan berbagai negara. BRICS kini mempunyai pengaruh ekonomi yang semakin besar karena anggotanya mencakup sejumlah perekonomian utama dari Asia, Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Latin. Potensi pasar yang besar membuat forum tersebut dapat digunakan Indonesia untuk mendorong perdagangan, investasi, energi, pangan, teknologi, dan pembiayaan pembangunan. Hasil konkret dari sektor-sektor tersebut akan menjadi ukuran penting efektivitas diplomasi Indonesia di dalam BRICS.
Pembahasan dedolarisasi pada akhirnya diperkirakan lebih mengarah pada penguatan alternatif pembayaran daripada upaya menggantikan dolar secara mendadak. Indonesia mempunyai kepentingan untuk mendukung mekanisme yang membuat transaksi internasional semakin efisien sekaligus menjaga hubungan ekonomi dengan seluruh mitra utama. Penggunaan rupiah dan mata uang negara mitra dapat terus diperluas apabila memberikan keuntungan bagi perdagangan dan investasi. Pada saat yang sama, dolar tetap memiliki fungsi penting dalam perdagangan, cadangan devisa, dan sistem keuangan global. KTT BRICS 2026 karena itu dapat menjadi ruang bagi Indonesia untuk mendorong pendekatan yang pragmatis dan seimbang. Bagi Indonesia, keberhasilan forum tersebut akan lebih berarti apabila menghasilkan akses pasar, investasi, pembiayaan, dan kerja sama ekonomi yang nyata daripada sekadar perdebatan mengenai mata uang yang digunakan dalam transaksi internasional.