Jakarta, 9 November 2026 – Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) menyiapkan akses pembiayaan hingga Rp100 juta bagi perempuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui kerja sama dengan sektor perbankan. Program tersebut bertujuan membantu pengusaha perempuan memperoleh tambahan modal untuk mengembangkan kegiatan usaha mereka. Pembiayaan disalurkan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan ketentuan yang mengikuti kebijakan perbankan dan pemerintah. Salah satu keuntungan program ini adalah tidak adanya persyaratan agunan tambahan untuk pinjaman hingga Rp100 juta. Meski demikian, calon penerima tetap harus memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan usaha sebelum pembiayaan disetujui.
Program akses permodalan tersebut menjadi salah satu langkah IWAPI dalam memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan di Indonesia. Ketua IWAPI Lampung, Armalia Reni Madrie, sebelumnya menjelaskan bahwa fasilitas pembiayaan ditujukan bagi pengurus, anggota, serta pelaku UMKM yang menjadi binaan organisasi. Program tersebut menggunakan mekanisme pengajuan kolektif melalui kerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Dengan sistem ini, calon peminjam memperoleh akses pengajuan yang kemudian diproses dan diverifikasi oleh pihak perbankan. Fasilitas tersebut belum otomatis terbuka bagi seluruh masyarakat karena terdapat ketentuan keanggotaan dan pendampingan yang harus dipenuhi.
Untuk mengajukan pembiayaan, calon penerima perlu memiliki usaha yang jelas dan telah berjalan minimal dua tahun sesuai ketentuan program yang diumumkan IWAPI Lampung. Dokumen yang perlu disiapkan meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), surat keterangan usaha, serta informasi alamat tempat usaha. Dokumen terkait status perkawinan juga dapat diminta dalam proses administrasi. Berdasarkan ketentuan kerja sama pembiayaan, pemohon dengan plafon di atas Rp50 juta perlu menyiapkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Seluruh dokumen tersebut digunakan untuk memverifikasi identitas, aktivitas usaha, dan kemampuan calon peminjam dalam memenuhi kewajiban pembayaran.
IWAPI menjelaskan bahwa pengajuan pinjaman tidak serta-merta disetujui meskipun calon penerima telah memenuhi persyaratan awal. Pihak bank tetap melakukan penilaian terhadap kelayakan usaha, riwayat pembiayaan, serta kemampuan pembayaran angsuran. Pelaku UMKM yang masih memiliki pinjaman aktif juga dapat mengajukan pembiayaan melalui mekanisme tertentu, termasuk penyelesaian fasilitas sebelumnya sesuai aturan bank. Proses tersebut diperlukan untuk memastikan pemberian modal tidak menimbulkan beban keuangan yang melebihi kemampuan peminjam. Karena itu, perempuan pengusaha disarankan menghitung kebutuhan modal dan kemampuan membayar cicilan sebelum mengajukan kredit.
Pemerintah melalui Kementerian UMKM telah menegaskan bahwa pembiayaan KUR hingga Rp100 juta tidak boleh mensyaratkan agunan tambahan berupa sertifikat tanah, BPKB kendaraan, maupun aset pribadi lainnya. Ketentuan tersebut diatur dalam pedoman pelaksanaan KUR tahun 2026 untuk memperluas akses modal bagi pelaku usaha produktif. Agunan pokok tetap berupa usaha atau objek yang dibiayai beserta kemampuan debitur dalam mengembalikan pinjaman. KUR juga memperoleh dukungan subsidi pemerintah sehingga suku bunganya lebih rendah dibandingkan banyak produk kredit komersial. Namun, besaran bunga dan ketentuan angsuran yang berlaku perlu dipastikan kembali berdasarkan jenis pembiayaan serta hasil penilaian bank penyalur.
Selain menyediakan akses permodalan, IWAPI berupaya memperkuat kemampuan perempuan pengusaha melalui pelatihan, pendampingan, dan pengembangan jaringan bisnis. Kegiatan tersebut diperlukan karena keberhasilan UMKM tidak hanya bergantung pada besarnya modal yang diperoleh. Pelaku usaha juga membutuhkan kemampuan mengelola keuangan, menentukan strategi pemasaran, menjaga kualitas produk, dan menghadapi persaingan pasar. Perempuan yang memiliki usaha berskala kecil tetap berkesempatan bergabung dengan organisasi untuk memperoleh pembinaan sesuai ketentuan keanggotaan. Melalui pendampingan yang berkelanjutan, pembiayaan diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas jangkauan usaha.
Program pinjaman hingga Rp100 juta yang difasilitasi IWAPI menjadi salah satu upaya memperluas kesempatan perempuan dalam mengembangkan kegiatan ekonomi produktif. Calon peminjam disarankan menghubungi pengurus IWAPI setempat atau bank penyalur untuk memastikan persyaratan, ketersediaan program, dan prosedur pengajuan yang berlaku. Masyarakat juga perlu mewaspadai pihak yang menjanjikan persetujuan kredit dengan meminta biaya perantara atau jaminan tambahan yang tidak sesuai ketentuan. Persetujuan pembiayaan tetap berada pada pihak bank berdasarkan hasil verifikasi dan analisis kelayakan. Dengan akses modal yang tepat serta pengelolaan usaha yang baik, program tersebut diharapkan membantu perempuan pengusaha meningkatkan pendapatan, memperluas lapangan kerja, dan memperkuat perekonomian daerah.