Pekanbaru, 20 November 2026 – Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengungkap temuan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi berulang kali di areal konsesi PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), Provinsi Riau. Temuan tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) perusahaan dengan luas wilayah mencapai 338.536 hektare. Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, menjelaskan bahwa penertiban dilakukan setelah pihaknya menemukan sejumlah persoalan serius dalam pemanfaatan kawasan hutan. Selain kebakaran lahan gambut yang berulang, pemerintah menemukan indikasi perambahan, aktivitas pemanfaatan lahan yang tidak sesuai ketentuan, serta kerusakan kawasan lindung. Pencabutan izin tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026. Pemerintah menegaskan bahwa tindakan administratif ini merupakan bagian dari upaya memperbaiki tata kelola kawasan hutan sekaligus mencegah kerusakan lingkungan yang semakin luas.
Berdasarkan hasil pemeriksaan Satgas PKH, terdapat sejumlah temuan lain di dalam areal perizinan PT RAPP yang menjadi perhatian pemerintah. Salah satunya adalah keberadaan perkebunan kelapa sawit dengan luas sekitar 18.362,74 hektare yang dinilai berkaitan dengan persoalan pemanfaatan kawasan hutan. Satgas juga menemukan bukaan lahan untuk aktivitas pertambangan tanpa izin seluas kurang lebih 541,46 hektare serta kerusakan kawasan lindung dan ekosistemnya mencapai 211,54 hektare. Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang menjadi dasar pencabutan izin tidak terbatas pada kebakaran hutan dan lahan, tetapi juga mencakup pengawasan serta perlindungan fungsi kawasan. Pemerintah turut menyoroti kondisi kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian habitat gajah Sumatera. Kerusakan lingkungan di sekitar kawasan konservasi berpotensi mengurangi ruang jelajah satwa liar sekaligus meningkatkan tekanan terhadap keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, Satgas PKH memandang penertiban sebagai langkah yang diperlukan untuk memastikan pemanfaatan sumber daya alam tetap sesuai ketentuan perundang-undangan.
Persoalan kebakaran berulang di kawasan konsesi perusahaan menjadi perhatian karena sebagian wilayah Riau memiliki ekosistem gambut yang rentan mengalami kerusakan ketika kondisi tata air terganggu. Lahan gambut yang kehilangan kelembapan dapat menjadi lebih mudah terbakar, terutama ketika menghadapi musim kemarau berkepanjangan. Kebakaran pada lapisan gambut juga memiliki karakter berbeda dibandingkan kebakaran vegetasi biasa karena api dapat merambat di bawah permukaan tanah dan sulit dipadamkan sepenuhnya. Dampaknya tidak hanya berupa hilangnya tutupan vegetasi, tetapi juga pelepasan emisi karbon, penurunan kualitas udara, serta gangguan kesehatan akibat kabut asap. Dalam jangka panjang, kerusakan gambut dapat mengurangi kemampuan kawasan menyimpan air dan meningkatkan kerentanan lingkungan terhadap bencana. Meski demikian, temuan kebakaran di suatu wilayah konsesi perlu dibedakan dari pembuktian mengenai pihak yang secara langsung menyebabkan atau melakukan pembakaran. Penentuan pertanggungjawaban hukum atas dugaan pelanggaran tersebut tetap memerlukan pemeriksaan dan proses sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan diterbitkannya keputusan pencabutan izin, pemerintah menyatakan seluruh kegiatan dalam areal PBPH PT RAPP harus dihentikan dan kawasan tersebut kembali berada dalam penguasaan negara. Namun, pencabutan izin tidak menghapus kewajiban perusahaan untuk melaksanakan pemulihan lingkungan maupun memenuhi tanggung jawab hukum yang mungkin timbul dari hasil pemeriksaan. Satgas PKH juga akan menindaklanjuti persoalan pemanfaatan kawasan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk unsur penegak hukum. Penanganan tersebut mencakup penelusuran pihak yang diduga terlibat dalam kegiatan pemanfaatan kawasan hutan secara tidak sah serta evaluasi terhadap dampak lingkungan yang ditemukan. Di sisi lain, keputusan pemerintah berpotensi memengaruhi aktivitas ekonomi dan ketenagakerjaan yang berkaitan dengan operasional perusahaan. PT RAPP menyatakan menghormati kewenangan pemerintah dan akan berkomunikasi dengan otoritas terkait untuk memperoleh penjelasan resmi mengenai keputusan tersebut. Perusahaan juga menekankan pentingnya memperhatikan kesejahteraan pekerja dan masyarakat yang menggantungkan kegiatan ekonomi pada operasionalnya.
Pencabutan izin PT RAPP menjadi salah satu langkah penertiban kawasan hutan berskala besar yang dilakukan pemerintah di Riau pada November 2026. Kebijakan tersebut sekaligus memperlihatkan meningkatnya perhatian terhadap tanggung jawab perusahaan dalam menjaga kawasan konsesi dari kebakaran, perambahan, dan kerusakan lingkungan. Satgas PKH menegaskan bahwa pengawasan tidak berhenti pada keputusan administratif, melainkan harus dilanjutkan dengan pemulihan fungsi kawasan dan penyelesaian kewajiban yang masih berlaku. Pelaksanaan pemulihan lingkungan membutuhkan pemeriksaan terhadap kondisi ekosistem, perbaikan tata air gambut, serta pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerusakan baru. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa proses penertiban berlangsung secara transparan, terukur, dan mempertimbangkan dampaknya terhadap pekerja maupun masyarakat sekitar. Sementara itu, perusahaan memiliki ruang untuk memberikan penjelasan serta menempuh mekanisme hukum yang tersedia terkait keputusan pemerintah. Melalui penanganan yang berkelanjutan, penertiban kawasan hutan diharapkan dapat memperkuat perlindungan lingkungan sekaligus mencegah terulangnya kebakaran hutan dan lahan yang selama ini menjadi persoalan serius di Provinsi Riau.