Jakarta, 21 November 2026 – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat komitmen pemulihan ekosistem pesisir melalui kerja sama restorasi mangrove dan padang lamun seluas 13.500 hektare di sejumlah wilayah Indonesia. Komitmen tersebut dibangun bersama perusahaan pengembang proyek karbon dan organisasi masyarakat sipil dalam rangkaian Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31) yang berlangsung di Antalya, Turki. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan kontribusi sektor kelautan terhadap upaya pengendalian perubahan iklim global. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa pengelolaan ekosistem pesisir memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan. Selain membantu menyerap dan menyimpan karbon, kawasan mangrove dan padang lamun juga berfungsi melindungi wilayah pesisir serta menjaga keberlangsungan sumber daya perikanan. Pemerintah berharap kerja sama tersebut dapat mempercepat pemulihan lingkungan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan kehidupan pada ekosistem laut.
Komitmen restorasi tersebut ditandai melalui penandatanganan pernyataan bersama antara KKP dan sejumlah mitra pada dua kesempatan selama penyelenggaraan COP31. Pada Kamis, 12 November 2026, KKP menjalin kesepahaman dengan PT Lentera Karbon Indonesia atau Lume Carbon serta Apolownia untuk mengembangkan usulan proyek karbon biru. Kerja sama kemudian diperluas pada Rabu, 18 November 2026, dengan melibatkan VNV, PT Yani Kusuma Perkasa, dan Yayasan Konservasi Pesisir Indonesia (YAKOPI). Seluruh mitra tersebut diharapkan berkontribusi dalam menyiapkan kegiatan restorasi dan rehabilitasi ekosistem mangrove maupun lamun berdasarkan pendekatan ilmiah. Dari total 13.500 hektare yang menjadi komitmen awal, sekitar 5.000 hektare berada di kawasan Pantai Utara Jawa, 1.000 hektare di Lombok Timur, dan 7.500 hektare di wilayah Sumatera. Lokasi tersebut telah diidentifikasi dan dipersiapkan oleh para mitra sebagai bagian dari tahapan pengembangan proyek. Meski demikian, penandatanganan pernyataan bersama masih merupakan tahap awal sehingga pelaksanaan proyek tetap harus melalui pemeriksaan dokumen, verifikasi lapangan, dan pemenuhan persyaratan perizinan.
Menteri Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan bahwa pengembangan proyek restorasi tersebut berkaitan dengan pemanfaatan instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dari sektor kelautan. Instrumen tersebut menjadi salah satu pendekatan untuk memberikan nilai ekonomi terhadap kegiatan yang mampu mengurangi emisi atau meningkatkan penyerapan karbon secara terukur. Pemerintah menilai ekosistem mangrove dan padang lamun memiliki potensi besar karena mampu menyimpan karbon dalam vegetasi maupun sedimen selama periode yang panjang. Pengelolaan karbon biru juga menjadi bagian dari komitmen Indonesia dalam dokumen Second Nationally Determined Contribution atau Second NDC yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Paris. Melalui pendekatan tersebut, pemulihan lingkungan diharapkan dapat berjalan seiring dengan pengembangan sumber pembiayaan konservasi yang berkelanjutan. Namun, penghitungan manfaat karbon harus dilakukan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan agar tidak menimbulkan klaim pengurangan emisi yang berlebihan. Pemerintah menekankan pentingnya tata kelola yang transparan, berbasis sains, dan sesuai dengan ketentuan nasional maupun standar lingkungan yang berlaku.
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, menyampaikan bahwa keterlibatan sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil menjadi faktor penting dalam mempercepat pelaksanaan restorasi ekosistem pesisir. Pemerintah telah memetakan kawasan potensial yang menjadi target pemulihan nasional dengan luas mencapai sekitar 588 ribu hektare. Besarnya kebutuhan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan restorasi memerlukan dukungan pembiayaan, teknologi, sumber daya manusia, dan kerja sama lintas sektor. Selain penanaman mangrove, kegiatan pemulihan perlu memperhatikan kondisi hidrologi, karakteristik habitat, dan kesesuaian jenis vegetasi agar hasilnya dapat bertahan dalam jangka panjang. Restorasi padang lamun juga membutuhkan pendekatan khusus karena ekosistem tersebut berada di perairan dangkal yang dipengaruhi kualitas air, sedimentasi, dan aktivitas manusia. Pemerintah mengatur pelaksanaan proyek melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2026 untuk memastikan pengelolaan karbon kelautan berjalan sesuai prinsip keberlanjutan. Pengawasan terhadap pelaksanaan proyek menjadi penting agar target pemulihan tidak hanya tercatat sebagai luas kawasan yang direncanakan, tetapi benar-benar menghasilkan perbaikan kondisi ekosistem.
Selain manfaat lingkungan, KKP menegaskan bahwa pengembangan proyek karbon biru harus memberikan keuntungan yang adil bagi masyarakat pesisir. Setiap proyek diwajibkan menerapkan prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan atau Free, Prior and Informed Consent (FPIC) sebelum kegiatan dilaksanakan. Pengembang juga harus menyusun rencana pembagian manfaat agar masyarakat yang terlibat memperoleh kejelasan mengenai hak dan keuntungan dari kegiatan restorasi. Mekanisme pengaduan turut diwajibkan untuk memberikan ruang bagi warga apabila muncul persoalan selama tahap perencanaan maupun pelaksanaan proyek. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Irwan Meilano menegaskan bahwa penandatanganan kesepahaman tidak secara otomatis memberikan persetujuan proyek, hak karbon, atau hak eksklusif kepada pihak pengusul. Seluruh kegiatan tetap harus memenuhi prosedur administrasi, pemeriksaan teknis, serta ketentuan perizinan sebelum dapat dijalankan secara resmi. Melalui komitmen restorasi 13.500 hektare mangrove dan lamun di COP31, pemerintah berharap Indonesia mampu memperkuat kontribusinya dalam menghadapi perubahan iklim sekaligus menjaga kelestarian pesisir dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.