Jakarta, 12 November 2026 – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan penuh dalam menentukan dua calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Dalam proses tersebut, Prabowo dapat melakukan komunikasi dan konsultasi dengan partai-partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan. Yusril menegaskan bahwa pembicaraan dengan partai koalisi merupakan salah satu pilihan yang dapat ditempuh presiden sebelum mengajukan nama calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Namun, konsultasi politik bukan merupakan kewajiban yang secara khusus ditentukan dalam konstitusi. Keputusan akhir mengenai dua nama yang akan diajukan tetap berada di tangan Presiden Prabowo.
Yusril menyampaikan penjelasan tersebut setelah menghadiri pertemuan bersama Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Pertemuan itu membahas tindak lanjut pengunduran diri Gibran dari jabatan wakil presiden serta mekanisme konstitusional yang harus dijalankan pemerintah. Menurut Yusril, pembicaraan mengenai dua nama calon pengganti belum dilakukan secara khusus dalam pertemuan tersebut. Pemerintah masih berfokus pada tahapan administratif dan hukum setelah surat pengunduran diri disampaikan kepada presiden serta pimpinan MPR. Ia menjelaskan bahwa Prabowo memiliki kebebasan menentukan pendekatan politik yang dianggap diperlukan sebelum menetapkan kandidat. Dengan demikian, kemungkinan adanya pertemuan bersama pimpinan partai koalisi masih bergantung pada keputusan presiden.
Dalam keterangannya, Yusril menjelaskan bahwa Presiden Prabowo dapat berkonsultasi dengan berbagai pihak untuk memperoleh pertimbangan mengenai sosok yang akan dicalonkan. Konsultasi tersebut dapat melibatkan pimpinan partai politik, tokoh pemerintahan, maupun pihak lain yang dinilai memiliki pandangan relevan. Meski demikian, presiden juga memiliki kewenangan untuk menentukan kedua kandidat tanpa harus terlebih dahulu meminta persetujuan partai-partai koalisi. Yusril menekankan bahwa mekanisme pengajuan calon berbeda dengan proses pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum. Dalam situasi kekosongan jabatan wakil presiden, konstitusi secara langsung memberikan hak pengusulan kepada presiden yang sedang menjabat. Karena itu, partai politik dapat memberikan masukan, tetapi tidak mengambil alih kewenangan pengajuan calon tersebut.
Pengisian kekosongan jabatan wakil presiden diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa apabila jabatan wakil presiden kosong, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan presiden paling lambat 60 hari. Mekanisme ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah dan MPR untuk mempersiapkan proses pergantian setelah pengunduran diri Gibran. Yusril menjelaskan bahwa MPR akan menyampaikan pemberitahuan resmi mengenai kekosongan jabatan kepada presiden. Selanjutnya, Prabowo diminta mengajukan dua nama calon wakil presiden beserta dokumen persyaratan yang diperlukan. Setelah seluruh berkas diterima dan diperiksa, MPR dapat melanjutkan tahapan pemilihan melalui sidang paripurna sesuai ketentuan yang berlaku.
Yusril juga menjelaskan bahwa Presiden Prabowo tidak diwajibkan hadir dalam sidang MPR yang membahas penetapan kekosongan jabatan wakil presiden. Menurutnya, proses tersebut merupakan bagian dari kewenangan lembaga permusyawaratan sehingga pemberitahuan kepada presiden dapat dilakukan melalui surat resmi. Setelah menerima pemberitahuan, presiden dapat mempersiapkan dua calon untuk diajukan kepada MPR. Prosedur tersebut dirancang agar pergantian jabatan dapat berlangsung secara tertib tanpa mengganggu kesinambungan pemerintahan. Yusril menilai seluruh lembaga terkait perlu menjalankan kewenangannya sesuai ketentuan hukum agar tidak menimbulkan persoalan konstitusional. Kejelasan mekanisme juga penting untuk memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai tahapan pemilihan wakil presiden baru.
Kemungkinan keterlibatan partai koalisi menjadi perhatian karena Presiden Prabowo memimpin pemerintahan yang didukung sejumlah partai politik dengan latar belakang dan kepentingan berbeda. Komunikasi politik dapat menjadi sarana untuk membahas kebutuhan pemerintahan serta mempertimbangkan figur yang mampu membantu presiden menjalankan agenda nasional. Meski demikian, Yusril tidak menyebutkan nama tokoh tertentu yang sedang dipertimbangkan sebagai calon wakil presiden. Ia juga belum memastikan apakah Prabowo akan mengadakan pertemuan khusus dengan pimpinan partai koalisi dalam waktu dekat. Menurutnya, keputusan mengenai proses konsultasi maupun penetapan kandidat sepenuhnya menjadi hak presiden. Sementara itu, MPR bertanggung jawab mempersiapkan proses pemilihan setelah menerima pengajuan resmi kedua calon.
Pembahasan mengenai calon wakil presiden baru diperkirakan menjadi salah satu agenda penting dalam dinamika politik nasional setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka. Pemerintah dan MPR perlu memastikan proses pergantian berlangsung sesuai ketentuan konstitusi, termasuk pemenuhan persyaratan calon dan pelaksanaan sidang dalam batas waktu yang ditetapkan. Di sisi lain, komunikasi dengan partai-partai koalisi dapat menjadi bagian dari upaya membangun kesepahaman politik sebelum keputusan resmi diumumkan. Yusril kembali menegaskan bahwa presiden memiliki kewenangan menentukan dua kandidat, sedangkan MPR bertugas memilih salah satunya melalui mekanisme yang berlaku. Hingga Kamis (12/11/2026), belum ada pengumuman resmi mengenai nama calon wakil presiden yang akan diajukan Presiden Prabowo. Perkembangan berikutnya akan bergantung pada keputusan presiden serta kesiapan MPR menyelenggarakan proses pemilihan untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut.