Mojokerto, 24 September 2026 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Mojokerto dalam rangka pengembangan penyidikan perkara dugaan korupsi yang berkaitan dengan pengurusan pertanahan. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menemukan dan mengamankan sejumlah barang yang dinilai berkaitan dengan kebutuhan penyidikan, termasuk beberapa amplop berisi uang. Temuan uang tersebut langsung menjadi perhatian karena penyidik perlu mendalami asal-usul, jumlah, tujuan pemberian, serta pihak yang diduga berkaitan dengannya. Selain uang, tim penyidik juga memeriksa berbagai ruangan dan dokumen yang dianggap relevan dengan perkara yang sedang ditangani. Seluruh barang yang diamankan selanjutnya akan dianalisis untuk menentukan keterkaitannya dengan konstruksi perkara.
Penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari upaya KPK menelusuri lebih jauh dugaan praktik korupsi dalam pelayanan dan pengurusan administrasi pertanahan. Penyidik memeriksa sejumlah bagian kantor yang dianggap memiliki hubungan dengan proses penerbitan maupun pengelolaan dokumen pertanahan. Dokumen fisik, data administrasi, perangkat elektronik, serta catatan transaksi menjadi bagian yang dapat didalami untuk memperoleh gambaran mengenai alur pengurusan yang sedang diselidiki. Amplop berisi uang yang ditemukan juga belum serta-merta dinyatakan sebagai hasil tindak pidana sebelum proses pemeriksaan dan verifikasi selesai dilakukan. KPK perlu mencocokkan temuan tersebut dengan keterangan saksi serta bukti lain yang sebelumnya telah diperoleh.
Penelusuran terhadap uang menjadi salah satu bagian penting karena penyidik harus memastikan siapa pemiliknya dan untuk kepentingan apa uang tersebut disimpan di lingkungan kantor pertanahan. Pemeriksaan dapat mencakup jumlah keseluruhan uang, lokasi masing-masing amplop ditemukan, tulisan atau penanda pada amplop, hingga kemungkinan hubungan dengan pihak tertentu. Apabila terdapat catatan nama maupun informasi transaksi, data tersebut dapat digunakan sebagai petunjuk untuk pemeriksaan berikutnya. Penyidik juga dapat memanggil pegawai maupun pihak eksternal yang dianggap mengetahui keberadaan uang tersebut. Proses tersebut diperlukan agar kesimpulan mengenai status barang bukti tidak dibuat sebelum seluruh fakta pendukung diperoleh.
Penggeledahan kantor pertanahan di Mojokerto menambah rangkaian langkah penindakan KPK yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam pelayanan pertanahan. Sektor ini menjadi perhatian karena proses administrasi tanah melibatkan berbagai tahapan, mulai dari pengukuran, pendaftaran, perubahan hak, penerbitan sertifikat, hingga pelayanan lain yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan pelaku usaha. Celah penyimpangan dapat muncul apabila terdapat pihak yang menawarkan percepatan layanan, meminta pembayaran di luar ketentuan, atau memberikan perlakuan tertentu dengan imbalan. Karena itu, dokumen dan komunikasi antara pegawai dengan pihak yang mengurus tanah menjadi bagian penting untuk ditelusuri ketika muncul dugaan tindak pidana korupsi. Hasil penggeledahan diharapkan membantu penyidik mendapatkan gambaran lebih lengkap mengenai pola yang sedang diperiksa.
KPK juga perlu mendalami apakah temuan uang tersebut berkaitan dengan tindakan individual atau melibatkan jaringan yang lebih luas. Penelusuran dapat dilakukan melalui pemeriksaan aliran dana, komunikasi antar pihak, dokumen pengajuan pertanahan, serta keputusan administratif yang diterbitkan dalam periode yang menjadi fokus penyidikan. Apabila ditemukan transaksi mencurigakan yang memiliki hubungan dengan pelayanan tertentu, penyidik dapat mengembangkan pemeriksaan kepada pihak pemberi maupun penerima. Sebaliknya, apabila sebagian uang tidak memiliki keterkaitan dengan perkara, statusnya harus ditentukan berdasarkan hasil verifikasi dan pembuktian. Pendekatan tersebut diperlukan untuk menjaga proses penyidikan tetap berlandaskan bukti dan tidak hanya bertumpu pada lokasi ditemukannya uang.
Penggeledahan juga memberikan dampak terhadap evaluasi tata kelola pelayanan pertanahan, terutama dalam memastikan prosedur administrasi berjalan secara transparan dan dapat diawasi. Sistem pelayanan yang memiliki pencatatan jelas dapat membantu mencegah transaksi di luar mekanisme resmi sekaligus mempermudah penelusuran ketika muncul dugaan pelanggaran. Pengawasan internal terhadap petugas, penggunaan sistem digital, pencatatan pembayaran, serta mekanisme pengaduan masyarakat menjadi bagian yang penting untuk diperkuat. Langkah pencegahan tersebut dibutuhkan agar pelayanan pertanahan tidak membuka ruang bagi praktik pemberian uang untuk memperoleh kemudahan tertentu. Pemeriksaan yang sedang berlangsung juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi instansi terkait untuk menutup celah yang berpotensi disalahgunakan.
KPK selanjutnya akan menganalisis barang-barang yang diperoleh selama penggeledahan dan menghubungkannya dengan bukti serta keterangan yang telah dikumpulkan sebelumnya. Amplop berisi uang menjadi salah satu temuan yang akan ditelusuri secara khusus untuk memastikan asal, kepemilikan, serta kemungkinan hubungannya dengan pengurusan pertanahan yang sedang diperiksa. Pemeriksaan saksi tambahan maupun penggeledahan lanjutan dapat dilakukan apabila penyidik menemukan petunjuk baru dari dokumen dan perangkat elektronik yang diamankan. Perkembangan penyidikan akan menentukan apakah terdapat pihak lain yang perlu dimintai pertanggungjawaban hukum atau dilakukan tindakan penyidikan berikutnya. Penuntasan perkara secara menyeluruh menjadi penting tidak hanya untuk mengungkap dugaan tindak pidana, tetapi juga untuk memastikan pelayanan pertanahan dilaksanakan secara transparan, profesional, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.