Jakarta, 20 September 2026 – Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan penerimaan uang oleh penyelenggara negara terkait sejumlah proyek di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Sulawesi Utara. Perkara tersebut terungkap setelah operasi tangkap tangan yang menjaring Bupati Bolmut Sirajudin Lasena bersama sejumlah pihak lainnya. Salah satu proyek yang menjadi fokus pemeriksaan adalah pembangunan infrastruktur jalan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang setempat. Penyidik masih menelusuri hubungan antara proyek tersebut dengan uang yang ditemukan dalam rangkaian operasi. Total 14 orang diamankan dalam kegiatan yang berlangsung di tiga wilayah berbeda. Mereka berasal dari unsur kepala daerah, kepala dinas, aparatur sipil negara, dan pihak swasta.
Sirajudin Lasena termasuk lima orang yang diamankan di Jakarta dalam rangkaian operasi tersebut. Selain itu, delapan orang diamankan di Sulawesi Utara, termasuk di wilayah Kabupaten Bolmut, sementara satu orang lainnya diamankan di Gorontalo. Seluruh pihak kemudian menjalani pemeriksaan untuk menjelaskan peran masing-masing dalam dugaan transaksi yang sedang ditelusuri. Pemeriksaan diarahkan pada kemungkinan adanya penerimaan yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek pemerintah daerah. Hubungan antara pejabat daerah dan pihak swasta juga menjadi bagian penting dalam penyusunan konstruksi perkara. Penyidik akan mencocokkan keterangan para pihak dengan barang bukti yang telah diperoleh.
Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan barang bukti berupa uang tunai rupiah dengan nilai keseluruhan mencapai ratusan juta. Sebagian uang ditemukan di Jakarta, sedangkan sejumlah uang lainnya diamankan dalam rangkaian kegiatan di Sulawesi Utara dan Gorontalo. Nominal secara terperinci serta pihak yang diduga memberikan maupun menerima uang masih dalam proses pendalaman. Penyidik juga perlu memastikan apakah uang tersebut berkaitan langsung dengan proyek jalan atau proyek lain di lingkungan pemerintah kabupaten. Penelusuran terhadap transaksi sebelumnya dapat dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat aliran dana tambahan. Hasil pemeriksaan keuangan akan menjadi salah satu dasar untuk memperjelas dugaan tindak pidana yang terjadi.
Proyek pembangunan jalan menjadi perhatian karena merupakan salah satu kegiatan yang diduga berkaitan dengan penerimaan oleh penyelenggara negara. Penyidik dapat menelusuri tahapan pengadaan mulai dari perencanaan, proses pemilihan pelaksana pekerjaan hingga pencairan anggaran. Dokumen kontrak dan komunikasi antara pejabat dengan pihak swasta juga dapat diperiksa untuk mengetahui apakah terdapat pengaturan tertentu dalam pelaksanaan proyek. Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk menentukan hubungan antara pemberian uang dengan kewenangan pejabat pemerintah daerah. Nilai proyek maupun paket pekerjaan yang menjadi fokus penyidikan belum dijelaskan secara lengkap. Pengembangan perkara masih memungkinkan mencakup proyek lainnya apabila ditemukan bukti yang berkaitan.
Seluruh orang yang diamankan pada tahap awal masih harus menjalani pemeriksaan sebelum status hukumnya ditentukan. Penangkapan melalui operasi tangkap tangan tidak otomatis membuat semua pihak yang diperiksa menjadi tersangka. Penyidik terlebih dahulu harus menilai kecukupan alat bukti serta mengidentifikasi peran setiap orang dalam rangkaian dugaan transaksi. Gelar perkara kemudian menjadi bagian penting sebelum keputusan mengenai status hukum diumumkan. Pemeriksaan terhadap Sirajudin Lasena juga dilakukan dalam kerangka yang sama untuk mengetahui dugaan keterlibatannya. Asas praduga tak bersalah tetap berlaku selama proses hukum berjalan.
Pengembangan kasus berpotensi mengarah pada penelusuran yang lebih luas terhadap tata kelola proyek infrastruktur di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Selain uang tunai, dokumen pengadaan, data komunikasi dan catatan transaksi keuangan dapat digunakan untuk memperkuat konstruksi perkara. Penyidik juga dapat memeriksa pihak lain apabila keterangannya diperlukan untuk menjelaskan proses penentuan maupun pelaksanaan proyek jalan tersebut. Besaran dugaan penerimaan secara keseluruhan baru dapat diketahui setelah pemeriksaan terhadap seluruh bukti selesai dilakukan. Status hukum Bupati Bolmut dan pihak lainnya akan menjadi perkembangan penting dalam penanganan perkara ini. Proses penyidikan selanjutnya juga akan menentukan apakah dugaan korupsi hanya berkaitan dengan satu proyek atau melibatkan sejumlah pekerjaan pemerintah daerah lainnya.